MINSEL,GemparPost.Com – Pemerintah Desa Kapoya Kecamatan Sulta melaksanakan musyawarah penetapan DTKS dan di lanjutkan dengan musyawarah Desa hasil pendataan SDGs tahun 2021 hari Selasa, 25/5/2021.
Kegiatan musyawarah ini di laksanakan di aula Balai Desa Kapoya
Berdasarkan data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS), sesuai dengan UU 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin pasal 11 yang menyebutkan bahwa data Terpadu yang di tetapkan menjadi dasar bagi pemerintah dan pemerintah Daerah untukenberi bantuan dan atau pemberdayaan sosial. Bantuan itu di antaranya, program sembako, PKH dan PBI-JK.
Sedangkan DTKS di gunakan untuk program perlindungan sosial. Dan DTKS membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan program, dan sumber daya program perlindungan sosial.
Dengan menggunakan data dari DTKS, jumlah sasaran penerima manfaat program dapat di analisa sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.
Dalam musyawarah Desa (Musdes) yang di sepakati dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2021 ini di Desa Kapoya ada 86 KK
Sementara Sustainable Development Goals (SDGs) suatu rencana aksi global yang di sepakati oleh pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna memgahiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial juga melindungi lingkungan hidup. Dan SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang di harapkan dapat di capai pada tahun 2030.
Juga tidak kalah penting nya juga mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, ekonomi tumbuh merata, peduli kesehatan, peduli lingkungan, peduli pendidikan, ramah pada perempuan, berjejaring, dan tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan ini adalah tindak lanjut kegiatan pendataan Desa SDGs oleh tim pendata yang telah di bentuk, dan hal ini perlu untuk di laksanakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan kegiatan dan juga perubahan anggaran biaya.
Hukum tua Desa Kapoya Osty Kojo sangat optimis semua akan berjalan lancar karena semua data yang di himpun oleh tim di pastikan Valid dan dapat di pertanggung jawabkan, dan hal ini menjadi acuan kajian kebijakan pemerintah mulai dari Desa sampai tingkat Nasional, “papar Kojo.
Terpantau selama musyawarah Desa (Musdes) berjalan sesuai Prokes memakai masker, menjaga jarak dan di sediakan tempat cuci tangan.
Hadir dalam acara ini, Hukum tua Kapoya, BPD, Pendamping Desa dan para perangkat Desa.
(Stenly R)
